Kapanlagi.com - Puluhan warga Papua yang menamakan diri Forum Solidaritas Masyarakat Papua Jakarta (FSMPJ) melakukan unjuk rasa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi Dana Otonomi Khusus, Anggaran Belanja Tambahan, dan Dana Alokasi Umum yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Paniai, Papua, periode 2001-2006 JD dan NY.
"Jumlah yang dikorupsi mencapai Rp190 miliar," kata Ketua FSMPJ, Yan Piet Sada, saat melakukan unjuk rasa di depan kantor KPK, di Jakarta, Selasa (04/12/06).
Yan juga menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua mantan pejabat daerah tersebut kepada pejabat Pengaduan Masyarakat, KPK.
Yan mengatakan, pejabat KPK yang menerima bukti-bukti berjanji untuk menindaklanjutinya.
Yan meminta agar KPK benar-benar menindaklanjuti laporan tersebut karena saat ini KPK sering disorot dalam menangani kasus korupsi.
Sementara itu, puluhan warga yang melakukam unjuk rasa antara lain membawa spanduk berbunyi, "KPK Segera Ke Paniai, Korupsi Merajalela."
Tulisan lainnya, "Bupati dan Wakil Bupati Paniai 2001-2006 harus mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Otsus, ABT dab DAU selama Lima Tahun" serta "Mendagri Segera Tindak Gubernur Papua yang melantik Bupati Caretaker Sesudah Pilkada berlangsung Dan Bukan Putera Daerah Asal Suku Setempat".
Yan mengatakan rombongan juga akan ke Mendagri agar menyelesaikan secara baik masalah kepemimpinan di Paniai.
Ia meminta agar kecurigaan mengenai politik uang dan manipulasi suara dalam pilkada 16 Oktober 2006 diusut terlebih dahulu.
KPUD pada 31 Oktober menyatakan bahwa pasangan Naftali Yogi dan Derek Pakage memperoleh suara terbanyak. Sebelumnya (5/11) di Jayapura, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Januarius L Douw dan Yakub Pujau mengajukan gugatan kepada KPUD karena ada bukti penggelembungan suara bagi pasangan calon lain dalam Pilkada itu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar